PP 74 Tahun 2011 | Registered Tax, Customs & Management ...
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Pp 74-2011 - SlideShare Jan 12, 2016 · pp 74-2011 1. presiden republik indonesia peraturan pemerintah republik indonesia nomor 74 tahun 2011 tentang tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban menimbang mengingat za. Peraturan | Ortax - your center of excellence in taxation A. Umum Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.03/2019 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta Pemotongan dan/atau Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak bagi Instansi Pemerintah (selanjutnya disebut PMK … PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG … NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PENGADAAN PINJAMAN LUAR NEGERI DAN PENERIMAAN HIBAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemanfaatan pinjaman luar negeri dan penerimaan hibah, perlu menggantiPeraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999); Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. 12. e. tingkat risiko sangat tinggi : 1,74% (satu koma tujuh puluh empat persen) dari Upah sebulan. (2) Besarnya Iuran JKK bagi setiap perusahaan NOMOR 44 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN PERATURAN PAJAK - NOMOR PER - 02/PJ/2018 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268); DARI USAHA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU YANG DIGANTIKAN DENGAN PP
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG … NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PENGADAAN PINJAMAN LUAR NEGERI DAN PENERIMAAN HIBAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemanfaatan pinjaman luar negeri dan penerimaan hibah, perlu menggantiPeraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 PP 74 Tahun 2011 | Registered Tax, Customs & Management ... “Surat ketetapan pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak diterbitkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya paak, atau berakhirnya Masa Pajak, kecuali terhadap Wajib Pajak dipidana karena melakukan tindakan pidana di bidang perpajakan,” bunyi Pasal 24 Ayat 3 PP No. 74/2011 ini. Dalam pasal 10 bab III PP Nomor 74 Tahun 2011ini PP Nomor 94 tahun 2010 - SlideShare Jul 11, 2013 · PP Nomor 94 tahun 2010 1. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 94 TAHUN 2010 Dudi Wahyudi 2. Ps. 2 : Saham Bonus Objek pajak berupa dividen tidak termasuk pemberian saham bonus yang dilakukan tanpa penyetoran yang berasal dari: kapitalisasi agio saham, sepanjang jumlah nilai nominal saham setelah pembagian saham bonus tidak melebihi jumlah setoran modal; dan …
Maret | 2012 | Pajak?Anda
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893); MEMUTUSKAN: . . . MENTER! KEUANGAN REPUBLlK JNDONESIA SALIN AN Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 261, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4063) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2006 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Pemerintah Nomor 145 Tahun 2000 tentang Kelompok Barang Kena Pajak yang Pengertian Saat Penyerahan - SE-50/PJ/2011 NOMOR : SE - 50/PJ/2011 TENTANG PENEGASAN SAAT PENYERAHAN PP Nomor 25 Tahun 2009 Ttg PPh Kegiatan Usaha Berbasis Syariah 17. Objek Pajak Penghasilan/ Objek PPh Telp. 0370-631431,632652, Fax. 0370-625848 KPP Pratama Mataram Barat Jalan Raya Langko No. 74 , Mataram 83114 . Telp. 0370-0,633006, Fax. 0370-633724 KPP Pratama Praya Jalan Arif